Lambar - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor-Pop) Triwulan III Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Kagungan Pemkab Lambar, (29/10).
Dalam arahannya Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyampaikan, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan APBD secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dengan didukung oleh tertib administrasi yang baik, salah satu upaya yang ditempuh adalah melakukan intensifikasi pengendalian kegiatan yang dilaksanakan secara internal oleh masing-masing pimpinan OPD selaku pengguna anggaran. Terkait dengan program Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, mari kita melakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan terus bekerja lebih keras lagi dan berkarya nyata dalam membangun Kabupaten Lampung Barat sesuai norma dan kaidah yang berlaku.
“Semua pimpinan OPD harus dapat mengendalikan seluruh kegiatan dilingkup OPD-nya sehingga seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu dengan kualitas hasil yang memuaskan, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan realisasi anggaran, mengingat saat ini telah memasuki triwulan IV. Dengan melakukan percepatan realisasi anggaran, secara otomatis akan memperkecil marjin antara target dengan realisasi yang sampai dengan saat ini masih sangat besar mencapai 19,47%”, ujarnya.
Kepada para camat selaku pejabat wilayah, saya tekankan agar senantiasa bersikap proaktif untuk berkordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, terhadap seluruh kegiatan yang diselenggarakan di wilayah kerjanya. Karena saat sekarang ini sudah zaman milenial, “Jangan menunggu laporan dahulu, bila perlu jemput bola dan cari tahu agar kita lebih proaktif dan memahami apa yang terjadi di wilayahnya”, imbuhnya.
Terkait dengan program pemerintah kabupaten Lambar, ini merupakan kesadaran kita bersama dan manjadi tanggung jawab bersama bukan hanya bupati Lambar tetapi ini menjadi tanggung jawab bersama bicarakan dengan baik dengan atasan agar nanti atasan dapat mendiskusikan dengan baik tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil dan titik terang penyelesainnya.
Kemudian terkait program yang belum terselesaikan sebaiknya berkoordinasi dengan Kepala OPD, staf dan jajaranya. Carikan solusinya karena pembahasan APBD 2019 masih dalam pembahasan, maka untuk itu agar masing-masing OPD mengetahui kegiatan yang diajukan dan dilaksankan pada tahun 2019 jangan sampai ada OPD yang tidak menguasai kegiatan yang akan di laksankan termasuk dukungan data pada Hearing dengan DPRD.
Sementara itu, berdasarkan laporan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekdakab Lambar Irvan Leonardo SP,M.Si menyampaikan berdasarkan surat menteri dalam negeri no 903/3390/SJ Tanggal 24 Juni 2015 tentang pelaksana sistem monitoring informasi TEPRA (sismontep) Bahwa seluruh K/L/D/ l/setiap Minggu ke 2 harus menyampaikan laporan realisasi anggaran.
Seluruh K/L/D/I yang telah menyampaikan anggaran perubahan TEPRA berjumlah 625 termasuk kabupaten Lambar. Progres laporan TEPRA kabupaten Lambar bulan September untuk realisasi keuangan sebesar 57,08% dan fisik sebesar 59,602%. Sedangkan untuk nasional yaitu realisasi keuangan sebesar 51, 66% dan realisasi fisik sebesar 40,76 %.(Fb)
0 komentar: