BANDAR
LAMPUNG--Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan rancangan atas asumsi dasar
makro ekonomi, kepada DPRD Provinsi Lampung para rapat paripuran, Senin
(31/7/2017). Sekretaris Provinsi Lampung Sutono, mewakili Gubernur Lampung
Muhammad Ridho Ficardo, mengatakan ekonomi Lampung diperkirakan membaik
dibanding 2016 dan tetap diproyeksikan tumbuh sekitar 5,2-5,5 persen.
Pendapatan masyarakat
secara umum diharapkan dapat meningkat, dari Rp34 juta rupiah per kapita
menjadi Rp35 juta rupiah per kapita. Menurut Sutono, untuk mempertahankan daya
beli masyarakat terhadap produk hasil aktifitas pembangunan, Pemprov Lampung
akan terus berupaya membangun sinergi dan koordinasi bersama lembaga, instansi,
dan stakeholder terkait, sehingga laju inflasi tetap pada kisaran 4 plus minus
1 persen.
Kemudian, untuk
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2017, RAPBD 2017
diarahkan pada beberapa kebijakan diantaranya pada pelayanan dasar masyarakat,
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan harmonisasi prioritas
pembangunan daerah dan nasional. Kemudian, optimalisasi belanja operasional dan
penajaman belanja nonoperasional dan penyediaan alokasi dana persiapan Pilkada
2018.
Sedangkan pendapatan
asli daerah (PAD) diproyeksikan meningkat Rp356,692 miliar. Hal ini didorong
peningkatan penerimaan pajak daerah Rp334 miliar. Peningkatan signifikan juga
terjadi pada pos Lain-lain PAD yang sah Rp20,336 miliar, sebagian besar
bersumber dari peningkatan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penerimaan
yang berasal dari retribusi daerah juga diproyeksikan meningkat sekitar Rp3,164
miliar.
Pada komponen dana
perimbangan, meningkat Rp551 miliar, didorong adanya proyeksi tambahan
penerimaan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan
pajak, dana alokasi mmum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Secara nominal,
belanja daerah meningkat Rp1,017 triliun, dari sebelumnya Rp6,802 triliun
menjadi Rp7,820 triliun. Peningkatan tersebut terdistribusi pada pos belanja
tak Langsung Rp58,143 miliar, dan Rp959,718 miliar pada pos belanja langsung.
Sutono juga
menyampaikan, pembiayaan pembangunan juga berubah dari Rp79,143 miliar menjadi
Rp189,312 miliar, atau meningkat sebesar Rp110,169 miliar. Di sisi penerimaan
pembiayaan, terdapat tambahan Rp120,169 miliar yang berasal dari proyeksi sisa
lebih penggunaan anggaran (SILPA) 2016.
Sedangkan di sisi
pengeluaran pembiayaan juga meningkat Rp10 miliar sebagai bentuk penyertaan
modal pemerintah daerah sekaligus upaya untuk meningkatkan kinerja badan usaha
milik daerah. Secara keseluruhan, alokasi pemanfaatan dari pembiayaan tersebut
diarahkan untuk menutupi defisit. (rilis)
0 komentar: