Lampung Selatan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan memberikan kritikan membangun kepada Dinas Pekerjaan Umum. Diantaranya, mengenai pembangunan fisik, perencanaan, evaluasi SDM (pegawai, red), kurang baik penyusunan LKPJ, jemput bola program PU pusat.
Hal itu tertuang pada rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Lampung Selatan tahun anggaran 2016, yang dibacakan Syaiful Anwar mewakili anggota dewan lainnya pada rapat paripurna DPRD, Jumát (19/05/2017).
"Perencanaan pembangunan rehab jalan dan jembatan harus dilakukan dan disesuaikan dengan melihat kondisi jalan yang akan dibangun dan waktu pelaksanaan harus ditaati, sehingga pembangunan jalan tersebut tidak hanya sekedar outputnya saja yang maksimal, tetapi juga umur pakai dari hasil kegiatan tersebut dapat lebih panjang dan maksimal, sehingga benefitnya dapat dirasakan masyarakat," kata politisi partai Gerindra membacakan rekomendasi tersebut bagi Dinas PU Lampung Selatan.
"Kemudian, dalam hal pelaksanaan kegiatan rehab fisik harus lebih diintensifkan, demikian juga yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan material yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak kerja," tambahnya.
Syaiful melanjutkan, masih lemahnya sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur serta pekerjaan fisik Tahun 2016, berdasarkan hasil pekerjaan pembangunan jalan-jalan poros antar kecamatan banyaknya ruas jalan tersebut terjadi kerusakan yang dinilai pengerjaannya terkesan asal-asalan.
"Dan tambal sulam serta tidak memenuhi standar mutu, untuk itu pengawasan pelaksanaan pembangunan Fisik di lapangan harus betul – betul menjadi prioritas perhatian untuk ditingkatkan, pengawas lapangan harus mempunyai kemampuan atau Skill sesuai dengan bidang tugasnya," ucapnya.
Selain masukan diatas, Sambung Syaiful membacakan rekomendasi tersebut, Dinas PU perlu mengevaluasi terhadap kinerja dari Ka UPT pada UPT disetiap kecamatan untuk didorong agar berperan aktif kelokasi pembangunan pada saat pekerjaan sedang berlangsung supaya hasil pekerjaan dapat maksimal.
"Selain itu, Dinas PU merupakan pengguna anggaran terbesar akan tetapi dalam tingkat realisasi hasil pelaksanaan pekerjaan belum memuaskan, sebagai SKPD ujung tombak pelaksana pembangunan sapras infrastruktur yang dirasakan langsung masyarakat, kedepan agar realisasi mutu hasil pembangunan infrastruktur menjadi skala prioritas perhatian," pungkasnya.(fitri)
0 komentar: