Bandar Lampung (JL) : Pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan. Bukan hanya untuk mewujudkan pemerintahan yang akutabel, bersih, dan profesional, digitalisasi tata kelola pemerintahan juga diharapkan dapat mewujudkan Lampung Smart Province.
Demikian diungkapkan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, saat membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi program/ kegiatan di Bidang Kominfo dan Statistik, di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Kamis (14/3/2019). Saat ini, Pemprov Lampung sedang membangun sistem pemerintahan yang berbasis elektronik secara bertahap. Salah satunya melalui Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD). “Ini juga merupakan langkah nyata guna mendukung dan mewujudkan smart province sebagai bagian usaha mencapai Indonesia Cerdas (Smart Indonesia),” ungkap Taufik.
Berkenaan dengan hal tersebut, Taufik berharap agar tidak hanya Pemprov Lampung, tapi seluruh pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan hal serupa. Agar, seluruh program provinsi dan kabupaten/kota bisa terintegrasi, smart city dan smart province pun dapat terwujud. “Sudah saatnya kita fokus membangun teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Lampung. Kita harus mulai mempersiapkan sistem elektronik ini. Paling tidak 2020 ini seluruh kabupaten/kota menyusun anggaran untuk mendukung program sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),” ujar Taufik.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung A. Chrisna Putra mengungkapkan melalui rakor ini diharapkan seluruh Kadis Kominfo se-Lampung dapat memahami secara benar apa itu SPBE.
Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on-line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan teknologi informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi hal baru dan upaya peningkatan kinerja serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good govermance).
Hal terpenting yang harus dicermati adalah sector pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan system antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya.
Teknologi informasi (TI) adalah teknologi yang berhubungan dengan masalah informasi. TI merupakan sebuah kumpulan knowledge yang dapat berwujud kertas yang dapat diperjual belikan untuk keperluan tertentu. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuanseumber daya manusia dalam memahami komponen teknologi informasi, seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Kebutuhan akan tenaga yang berbasis teknologi informasi masih terus meningkat, hal ini bisa terlihat dengan banyaknya jenis pekerjaan yang memerlukan kemampuan di bidang teknologi informasi pada berbagai bidang juga jumlah SDM masih sedikit, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. (Humas Prov Lampung)
0 komentar: