Manajemen tanggap darurat gempabumi dan kebakaran pada suatu gedung bertingkat merupakan rencana yang memuat prosedur yang mengatur sinergitas peran masing-masing pihak dalam satu kesatuan sistem koordinasi yang terpusat serta satu komando, sehingga siapa harus berbuat apa ketika terjadi bencana gempabumi dan kebakaran sudah jelas. Tersedianya sistem komando tanggap darurat dan dokumen standar prosedur merupakan salah satu kebutuhan nyata sebagai sebuah instrumen peningkatan kesiapsiagaan suatu lembaga dalam mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi.
Hal ini juga merupakan sebuah investasi bagi sebuah lembaga karena pengalaman panjang kejadian bencana menunjukkan bahwa kerugian akibat bencana akan jauh lebih besar jika tidak dilakukan usaha-usaha mitigasi yang salah satunya adalah peningkatan kesiapsiagaan. Ancaman gempabumi dan kebakaran adalah ancaman nyata terhadap kehidupan, aset dan operasi perkantoran serta lingkungan.
Melihat berbagai kesenjangan dalam pemenuhan berbagai kebutuhan standar peningkatan kesiapsiagaan dalam hal ini khususnya dilingkungan Pendidikan, merasa perlu untuk meningkatkan kapasitas civitas akademika yang ada di lingkungan Pendidikan dan Masyarakat pada umumnya dalam menghadapi potensi ancaman bencana gempabumi dan kebakaran pada gedung bertingkat.
Terkait dengan hal tersebut maka Setditjend PAUD dan DIKMAS menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Tanggap Bencana pada 5 hingga 9 Desember 2018 bertempat di Kantor BP PAUD dan DIKMAS NTB di Kota Mataram.
Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep dasar bencana, mitigasi bencana, dan tanggap darurat bagi lingkungan pendidikan. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan tindakan pada kondisi darurat oleh civitas akademika dan Meningkatkan kemampuan dalam penyusunan sebuah dokumen SOP perencanaan tanggap darurat (gempa bumi dan kebakaran).
Diharapkan Organisasi Mitra yg ditunjuk langsung oleh UPT BP PAUD dan DIKMAS Lampung yaitu Arif Rizki dari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung mempunyai pemahaman yang baik terhadap potensi ancaman bencana yang ada, dapat melakukan tindakan dalam situasi tanggap darurat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan mampu merencanakan sistem tanggap darurat untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat bencana gempabumi dan kebakaran. (Arif DKD / Pusinfoda)
0 komentar: