Menurut Hamartoni, hingga 31 Desember 2017, terdapat potensi penerimaan PKB Provinsi Lampung yang belum tertagih sebesar Rp1,133 triliun dari 1.568.148 unit kendaraan bermotor yang tersebar di seluruh kab/kota se Provinsi Lampung.
Hamartoni mengatakan, potensi tersebut perlu diverifikasi guna memastikan kendaraan tersebut benar ada dan dipungut pajaknya. “Pendataan secara door to door dilakukan dengan cara mendatangi langsung alamat wajib pajak untuk dilakukan pendataan dan verifikasi kemudian dilakukan pemilihan potensi pajak yang masih aktif dan tidak,” ujarnya.
Lebih lanjut Hamartoni menjelaskan, dari data yang diperoleh terdapat 3 daerah kabupaten yang memiliki tunggakan/potensi PKB terbesar di Provinsi Lampung yakni Lampung Selatan (dengan potensi PKB sebesar Rp25 milyar lebih), Lampung Tengah (sebesar Rp35 miliar lebih) dan Tulang Bawang (Rp22 Miliar lebih).“Ketiga daerah ini akan menjadi sampel, karena secara statistic potensi penerimaan PKB nya besar,” ungkapnya.
Agar perolehan tersebut dapat tercapai, tambah Hamartoni, diperlukan kerjasama dari Pemerintah Kab/kota khususnya Bupati/Walikota untuk dapat menugaskan aparatur pemerintahannya mulai dari tingkat desa/kelurahan sebagai koordinator pendataan di lapangan. “Karena, pada gilirannya manfaatnya akan kita rasakan bersama melalui mekanisme dana bagi hasil untuk pemerintah kab/kota sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerahnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Piterdono, melalui Sekretaris Bapenda Rozali dalam laporannya menguntarakan jika kegiatan ini bertujuan untuk mensosialiasikan keigitan pendataan dan verifikasi potensi PKB secara door to door terutama kepada petugas pendataan yang terlibat langsung dan menjadi ujung tombak dalam kegiatan ini. (Humas Prov Lampung)
0 komentar: