Lambar - Pemkab Lampung Barat melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Rakor PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2018. Rapat tersebut dibuka langsung oleh Asisten Bidang Administrasi umum Ir. Noviardi Kuswan di Aula Kekhatun BPKAD Lambar, Senin (17/12).
Dalam arahannya, Noviardi mengatakan, "Tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih sangat besar, hal ini tercermin dari APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018. Dari total pendapatan daerah sebesar Rp. 1,143 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 4,38 % atau sebesar Rp 50,06 miliar", ujarnya.
Sementara itu Kepala BPKAD Ir. Sudarto, MM menjelaskan, dari target Rp. 50,06 miliar realisasi sampai saat ini baru mencapai Rp 45,70 miliar, dalam kesempatan ini perlu saya ingatkan bahwa tahun anggaran 2018 ini tinggal beberapa hari lagi, sehingga harus menjadi perhatian masing-masing kepala OPD selaku penanggung jawab PAD untuk segera mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, sehingga target PAD yang telah ditetapkan dapat terealisasi.
Sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih terkait ketaatan dalam pelunasan PBB, maka pemerintah Kabupaten Lampung Barat memberikan penghargaan kepada pekon, kelurahan dan kecamatan yang memperoleh nilai tertinggi dalam pelunasan PBB di masing-masing wilayahnya. Penghargaan pelunasan PBB pekon atau kelurahan Lambar dengan nilai tertinggi pertama diraih Pekon Batu Api Kecamatan Pagara Dewa, yang kedua diraih Pekon Bandar Agung Kecamatan BNS dan nilai tertinggi ketiga diraih Keluarahan Way Mengaku Kecamatam Balik Bukit. Sedangkan untuk penghargaan pelunasan PBB tingkat Kecamatan yang tertinggi diraih oleh Kecamatan Balik Bukit.
Terakhir pihaknya berharap untuk tahun selanjutnya, agar pelunasan PBB dapat direalisasikan sebelum jatuh tempo SPPT PBB tanggal 30 September, selanjutnya semua pihak terkait baik BPKAD, camat, lurah maupun peratin dapat terus menggali potensi PBB yang ada di Kabupaten Lampung Barat, sehingga penerimaan PBB dapat lebih ditingkatkan dan lebih mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya PBB bagi pembangunan sehingga masyarakat yang belum memiliki SPPT PBB terdorong untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.(Fb)
0 komentar: