Lambar - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengembangan vokasi (SMK) sesuai dengan potensi daerah. Rakor dipimpin Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Ruang Rapat Mahakam Lt III, Gd Ali Wardhana, JL. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat Jum'at (7/12).
Parosil merupakan satu-satunya Bupati yang di undang dalam acara tersebut. Peserta undangan lainnya yakni delapan gubernur, masing-masing Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Bali. Wakil Ketua Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial serta Ketua Komite Tetap Pelatihan Tenaga Kerja Kadin Indonesia.
“Lampung Barat merupakan daerah penghasil kopi terbesar di Lampung, dan untuk meningkatkan produktivitas dan turunan kopi yang kita hasilkan, maka pada TA 2019 Lampung Barat akan mendirikan sekolah kopi,” kata Parosil menjelaskan salah satu materi yang disampaikan pada peserta Rakor.
Tahap awal sekolah kopi tersebut sifatnya tidak formal. Jadi seluruh lapisan masyarakat bisa belajar di sekolah kopi yang akan dipusatkan di kebun percontohan milik Pemkab di Pekon Sukajaya Kecamatan Sumberjaya.
“Ada beberapa disiplin ilmu yang bisa didapatkan bagi peserta pendidikan, yakni dari pengolahan lahan, pembibitan, sistem stek, barista dan pengelolaan pasar. Saya pastikan bahwa seluruh warga Lambar bisa belajar disini, tanpa melihat latar belakang pendidikan formal serta usia", imbuhnya.
Diketahui, program Bupati Lambar bersama Wakil Bupati Drs. Mad Hasnurin yang dikembangkan sesuai potensi daerah sudah cukup banyak seperti sekolah kopi, program literasi, tangguh bencana dan kabupaten konservasi. “Semua program yang kita jalankan tidak ada yang spektakuler, tetapi semua disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Lampung Barat serta potensi yang kita miliki”, jelasnya.
Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, "Selama ini lulusan SMK merupakan penyumbang angka pengangguran terbesar, yakni sebesar 8,92 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2018. Hal ini dikarenakan masih lemahnya pemetaan potensi lokal sehingga, pemerintah berencana untuk memetakan pendidikan vokasi di SMK agar sesuai dengan potensi lokalnya, rencananya pemerintah akan mendirikan SMK khusus kopi", bebernya.
Pihaknya berharap ini bisa sharing, karena total anggarannya cukup besar dan daerah juga bukan hanya minta, namun kami juga menginisiasi.
"Kalau pembangunan sekolah kopi di Lampung Barat sendiri saja karena kebetulan konsepnya agrowisata dan memakan biaya Rp 12 miliar", tutupnya.
(Fb)
0 komentar: