Kemudian, analisis studi kelayakan pendirian perusahaan penjamin kredit daerah PT JAMKRIDA lampung pada 2017.
Tidak hanya itu, Pemprov Lampung juga melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan pemerintah kabupaten /kota dan stake holder untuk percepatan pembentukan PPKD.
"rapat ini memiliki peran penting dan strategis dalam upaya meningkatkan koordinasi dan sinergitas terkait percepatan pembentukan PPKD provinsi Lampung, " kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM, satria Alam, di ruang Sungkai Balai Keratun kantor Gubernur Lampung, Kamis (15/11/2018).
Pendirian PPKD merupakan kebijakan nasional dalam meningkatkan akses pembiayaan daerah. Satria menambahkan PT JAMKRIDA bisa mendorong kemajuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Prosedur pendiriannya harus melalui rapat koordinasi melibatkan pemerintah daerah, otorisas jasa keuangan (OJK), dan DPRD provinsi Lampung.
Pada kesempatan yang sama Kepala OJK perwakilan Lampung, Indra Krisna, mengatakan sangat mendukung pemerintah daerah untuk membentuk perusahaan penjaminan kredit daerah untuk menyokong penyaluran kredit ke segmen UMKM.
Menurut Indra Krisna, salah satu kendala utama pengembang UMKM dan koperasi adalah terbatasnya akses keuangan dalam bentuk modal, kredit, dan pembiayaan lain ke lembaga keuangan.
"Lembaga keuangan tidak sepenuhnya memahami potensi UMKM dan koperasi sera keterbatasan agunan yang memadai untuk memenuhi persyaratan kredit perbankam, " jelad Indra.
Pada forum ini Pemprov Lampung menghadirkan perwakilan PT JAMKRIDA Bali Mandara. Diharapkan kehadiran I Ketur Widyana dari PT JAMKRIDA bali Mandara dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan bagi PT JAMKRIDA Lampung yang segera beroperasi. (rls)
0 komentar: