Thursday, 29 November 2018

Efektif Kelola Anggaran, Dirjen Keuangan Kemendagri Beri Penghargaan kepada Pemkab Lamsel

Lampung Selatan (JL) -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) meraih penghargaan Indek Kelola Kinerja dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) tahun 2018.

Penghargaan itu, diberikan kepada Kabupaten Lamsel sebagai salah satu daerah terbaik yang mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang baik dalam pembangunan bidang kesejahteraan kelompok III, oleh Katadata bekerjasama dengan UGM.

Penghargaan itu serahkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Drs. Syarifuddin, MM, kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamsel Nanang Ermanto di Gedung XXI Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/18) malam.

”Alhamdulillah, ini (penghargaan, red) diharapkan dapat menjadi motivasi ke depan dalam menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Nanang usai menerima penghargaan.

Nanang menyatakan, diraihnya penghargaaan tersebut, juga tidak terlepas dari transparansi pengelolaan keuangan Kabupaten Lamsel yang transparan dan akuntabel.

Penghargaan itu juga katanya, merupakan wujud apresiasi terhadap transparansi catatan dan administrasi keuangan daerah.

“Berkat kerja sama dan kebersamaan semua OPD yang telah membuat laporan keuangan secara baik, transparan berdasarkan aturan berlaku, sehingga kita berhasil meraih penghargaan ini,” kata Nanang.

Sementara, Chief Content Officer Katadata, Heri Susanto mengatakan, diberikannya penghargaan itu bertujuan untuk mendorong penggunaan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara.

Indeks kelola dan efektifitas pengelolaan APBD juga bertujuan untuk mendorong kompetisi para pemimpin daerah dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif sekaligus untuk memberi apresiasi pemimpin daerah yang sukses mengelola APBD-nya.

"Diharapkan kegiatan ini akan memacu pemerintah daerah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi dalam menggunakan APBD,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Heri, daerah yang berhasil mengelola APBD secara efektif dan mampu menjalankan mandatory sesuai undang-undang patut mendapatkan apresiasi.

Selain itu, sekaligus didorong untuk berbagi strategi bagaimana membangun daerah yang baik sehingga bisa memberikan berbagai implikasi positif.

“Selain bermanfaat bagi daerahnya, ini sebagai pemacu daerah lain. Disamping itu juga membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Adapun, Indeks Kelola adalah metode penilaian yang didasarkan atas keberhasilan suatu daerah dalam mengelola APBD sehingga berdampak langsung pada masyarakat.

Metode penilaian Indeks Kelola dan Efektifitas Pengelolaan APBD dirumuskan oleh katadata.co.id dibantu JariUngu.com dan sejumlah ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada.

Selain para kepala daerah penerima penghargaan, turut hadir pada acara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kantor Staff Presiden Denni Puspa Purbasari, SE, M.Sc, Ph.d, President Director Lintasarta, Arya Damar, Staff Pengajar Universitas Gajah Mada DR. Gumilang Aryo, M.A., serta sejumlah mahasiswa. (Fitri)

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 komentar: