Dalam laporannya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lambar Ir. Sudarto M. MM menyampaikan, maksud dan tujuan dari rakor ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD TA 2017 khusunya dibidang pendapatan PBB dan PAD. Sebagai upaya optimalisasi dan langkah-langkah yang efektif dalam pengelolaan PBB dan PAD untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam tahun 2017.
Selanjutnya sebagai upaya yang diperlukan guna meningkatkan penerimaan PAD upaya yang diperlukan untuk melakukan validasi piutang PBB-P2 dari pelimpahan kantor KPP Pratama Kotabumi tahun 1994 sampai dengan 2013 yang akan dilakukan oleh apparat kecamatan dan pekon/kelurahan.
Target PAD tahun 2017 adalah sebesar Rp 42.263.215.425,- ada pun realisasi PAD sampai dengan tanggal 25 agustus 2017 adalah sebesar Rp. 30 859.393.918.27 (73,02%) dengan rincian Pajak Daerah dengan target Rp 7.032.594.970-, terealisasi sebanyak Rp 5.198.642.122,- (73,92%. Retribusi Daerah Rp 1.560.956.954,- terealiasi sebesar Rp 686.853.315,-atau 44.00 %. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan /bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD Rp 3.600.962.895,- teralisasi sebanyak 3.213.616.613,65 atau 89,24%. Lain-lain PAD yang sah Rp 30.068.700.606,- terealisasi sebanyak Rp 21.760.279.867,62 atau 72,37.
Terus, secara umum realisasi penerimaan dari PAD sudah mencapai 73,02 % akan tetapi untuk penerimaan dari retribusi daerah masih belum mencapai 50% dari target tahun 2017.
“Penerimaan PBB-P2 dari wajib pajak sampai dengan 25 Agustus 2017 mencapai Rp 1. 363. 020.934,- atau 38,47 % dari target yang telah di tetapkan realisasi penerimaan tersebut dari 15 kecamatan dan 2 PBB PLTA Way Besai dan Menara Telekomunikasi.
Berkaitan dengan akan berakhirnya masa jatuh tempo pembayaran PBB pada 30 September 2017 maka di harapkan bantun kepada Wakil Bupati untuk mendapatkan penegasan kepada aparat kecamatan dan pekon kelurahan agar segera dapat mengintensifkan penagihan PBB-P2 sebelum masa jatuh tempo “, Pintanya.
Sementara itu dalam sambutanya wakil Bupati Lambar Drs. Makmur Azhari menuturkan, penerimaan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) berpotensi besar dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. untuk diketahui bahwa sampai saat ini sektor pendapatan asli daerah (PAD) baru menyumbang 4,19% dari total penerimaan daerah kabupaten lampung barat, dengan kata lain tingkat ketergantungan kabupaten lampung barat terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Proses pemutakhiran data ini memerlukan kerjasama yang baik antara badan pengelolaan keuangan daerah, pihak kecamatan maupun pihak pekon/kelurahan. peran serta dari aparat pekon/kelurahan sangat dibutuhkan dalam proses memfasilitasi pendaftaran dan penerbitan sppt baru bagi masyarakat yang belum memiliki SPPT PBB.
Selanjutnya, sampai dengan tanggal 25 agustus 2017 realisasi PBB secara umum baru mencapai 38,47% dengan prosentase pencapaian terendah adalah kecamatan bandar negeri suoh 7,07 % dan kecamatan belalau 9,47%.
Saya berharap dan menghimbau kepada camat, lurah dan peratin untuk segera melakukan upaya-upaya pelunasan PBB dan dalam setiap kesempatan untuk dapat memberikan pengertian kepada masyarakat tentang arti penting PBB bagi pembangunan.petugas penagih agar lebih pro aktif dalam penagihan PBB, baik tagihan tahun berjalan maupun tunggakan PBB.
Untuk petugas penanggung jawab /koordinator di kecamatan yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar lebih giat lagi melaksanakan penagihan PBB.
Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola PAD untuk segera melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya dalam rangka pencapaian target PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan. badan pengelolaan keuangan daerah untuk selalu memonitor dan mengawasi penerimaan PBB DAN PAD setiap bulannya untuk segera dapat merealisasikan penerimaan PAD DAN PBB tahun 2017.
(Fb)
0 komentar: