Meskipun demikian Kawasan Taman Hutan Way Kambas yang dikelola Suaka Rhino Sumatera (SRS) yang telah diitari aliran listrik kini masuk laporan ke Kementerian Lingkungan hidup dan Konservasi di Jakarta.
Menurut Ketua JKEL Almuheri hal itu seharusnya diperkirakan cukup dengan dana Rp. 100 juta/unit dengan jumlah yang dikerjakan 8 unit dengan hanya membutuhkan dana kurang lebih Rp. 800 juta.
Tapi ternyata proyek tersebut syarat dengan penyimpangan (mark-up) manalagi dari berbagai kegiatan fisik lainnya terindikasi dimark up dalam pelaksanaan proyek TNWK oleh SRS tersebut," kata Almuheri.
Selain itu pula, sambung Almuheri kegiatan tersebut juga seharusnya ada proses analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
"Akan tetapi amdal tersebut tidak dilakukan hal itu, dengan demikian kalau begitu telah melanggar Undang-Undang dikarenakan dalam ketentuan pengelolaan luas lahan diatas 200 ha," bebernya Ketua koordinator JKEL, Kamis (09/08).
Selain itu pula Ketua Watala Lampung Edi Karizal menambahkan proyek SRS yang sudah berlangsung lebih kurang 30 tahun, yang kini mendapatkan konsesi pakan dilahan 5000 ha.
Namun pihak SRS tidak pernah menanam kebutuhan badak, atau mencari dari luas kawasan sehingga hanya mengandalkan dan menghancurkan pakan yang ada di TNWK.
Selain itu di kawasan tersebut juga telah terpasangnya kawat listrik di sekeliling wilayah kelola SRS, berarti satwa asli TNWK terganggu dan tidak lagi bisa hidup di wilayah 250 ha tersebut," kata Edi.
Menurutnya, wilayah yang dikelola SRS itu merupakan zona inti TNWK yang merupakan kawasan seluruh jelajah satwa di TNWK.
"Yangmana perluasan Suaka Rhino Sumatera (SRS) itu mendapat tambahan 150 ha.
"Hal inipun dilanggar oleh SRS, dalam pengelolaan wilayah dan proyek-proyek lainnya,"kata dia.
Terpisah Ketua TNWK Subakir mengklarifikasikan hal tersebut menyampakkan bahwa semua, lampiran-lampirannya di izinnya SK dari Dirjen, BSDE nya.
"Kita sudah lengkap surat, saya belum berani mengerjakannya kenapa," sebutnya Subakir.
Menurutnya, belum ada perintah surat resmi dari Dirjen Kementerian LHK begitu lengkap dokumen semuanya.
"Saya membuat surat lagi, karena belum ada perintah dari kementerian untuk melaksanakan kegiatan ini," kata dia.
Ia menjelaskan dengan demikian turunlah surat dari sekjen agar sesegera dilaksanakan permasalahan itu.
"Baru kita laksanakan karena berapa kali bulak-balik ke Dirjen, dan sosialisasi ke pemda juga, pemprov menerima, pemda kabupaten lampung timur juga menerima," kata dia.
Dirinya menegaskan bahwa menerima semua dan mendukung baru kita laksanakan karena tidak mau begitu kegiatan ini dilaksanakan, begitu, nanti ditengah-tengah ada ganjalan.
"Karena saya tidak mau dikemudian hari ada permasalahan. Nah sekarang ini, alhmadulillah berjalan lancar tidak ada ganjalan," tegasnya.
Apalagi sambung Subakir bahwa Bu Menteri sudah datang kesini maupun Pak Dirjen sudah datang serta begitupun staff ahli Menteripun sudah datang kemari.
"Begitupula Kepala Pusat Keteknikan yang memberi izin untuk menggantikan amdal juga sudah mengecek kesini," ujarnya.
Dirinya juga menjelaskan untuk gajah 65 ekor dari dana APBN 1,6 miliar yang dipihak ketigakan oleh koperasi yang menangani makan-makanan gajah itu.
Koperasi itu dari masyarakat yang dekat kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), jadi kita hanya mengontrol saja, pakan ini kita bekerjasama dengan koperasi dengan bertujuan meminimalisir korupsi.
"Saya tidak mau pakan gajah dimakan oleh petugas yang seharusnya untuk gajah, kalau kita sendiri yang beli pakan bisa saja semisalkan kebutuhan pakan gajah lima dibelinya satu yang lainnya dimakan sendiri," jelasnya.
Nah hal itu lanjut Subakir membeberkan bahwa yang kita minimalisirkan agar tidak dikorupsi, karena kita tidak mau itu terjadi, karena kemungkinan sebelum- sebelumnya seperti itu.
"Sehingga pada jaman saya ini, dipihak ketigakan sesuai dengan aturan, jadi kita tinggal mengawasi kalau sore ada lima orang untuk mengawasi pakan-pakan yang datang dari koperasi itu," bebernya.
Dan itu pula lebih lanjut diri berujar bahwa tidak dilakukan pemotongan, serupiah pun dan kami disini TNWK tidak ada potong memotong termasuk dibadak itu dari non APBN juga tidak ada pemotongan.
Jadi semua kebutuhan disini berasal dari NJO, jadi dana dari APBN tidak ada, dalam pengelolaan badak dari awal sampai sekarang yang dikelola YABI.
"Mengalir saja, kita merdeka saja, siapapun yang datang kita jawab. Alhamdulillah kalau gajah-gajah ini ada snack, kalau pagi gajah-gajah itu diangon oleh pawang-pawangnya kemudian, nanti sore dimandikan dulu, terus diikat dan malamnya dikasih snack karena dialam terbuka ini," kata dia.
Dirinya juga menambahkan bahwa gajah itu enggak bisa naik pohon kelapa, dia (gajah,red) paling senang makan pelepah kelapa yang lebih tahu dokter.
"Kita punya dua dokter disana, yang mengawasi dan ada rumah sakitnya,"kata dia.
Selain itu juga disampaikan Ketua Yayasan Badak Indonesia (YABI) Widodo menerangkan bahwa untuk pawang, pakan, dan alat-alat dan sebagainya anggarannta Rp. 2 Miliar pertahun.
"Kalau untuk pembangunan jalan, saya menjelaskan harga borongannya Rp. 1,88 Miliar lebih termasuk pajak. Kemudian kalau ada perluasan nanti ada skala penambahan lagi, karena yang ini saja skala Rp. 2 miliaran yang didanai dengan dibantu oleh LSM Internasional Aedomm (IAF),"terangnya.
Jadi lanjut Widodo bahwa tiap-tiap tahun kita mengajukan permohonan Pebangunan sarana penangkaran badak itu di biaya oleh Yayasan Badan Indonesia (YABI) yang mendapat kucuran anggaran 10.8 miliar, melalui SRS, dan Non APBD maupun PBN.
"Lahan yang seharunya adalah 5000 Ha, Untuk badak yang ada saat ini baru 100 ha, dan akan ditambah areal 250 Ha, dengan pembangunan talud, dan gorong gorong, serta pembatas, " kata Direktur Ekselutif YABI Widodo, didampingi Kurnia, Kasi Pos Waykanan Arifin, dan Kepala Taman Nasioanl Waykambas, Subakir MH dan Staf saat menerima silahturahmi Forum Wartawan Online (Fortaline) Lampung, di kantor Pos SRS Badak Sumatera, Rabu (19/7).
Sementara untuk pakan, kata Widodo, selain disiapkan pakan pada zona lahan konservasi, juga berasal dari tanaman produksi beli dari masyarakat. "Satu tahun ada anggaran Rp2 miliar, termasuk untuk pakan. Ada 250 jenis pohon liana, dan perdu. 80 persen tanaman itu juga disukai oleh satwa lain, jadi sering kali tanaman itu juga dimakan satwa lain, tapi kita terus dalam proses pemenuhan stok pakan itu, " katanya. (KR).
0 komentar: