Lampung Tengah - Kuasa hukum warga dari tiga kampung di
Kabupaten Lampung Tengah atas perkara gugatan panitia pembangunan JTTS, kembali
mendatangi kantor Pengadilan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah (20/07/2017).
Kedatangan mereka untuk mendaftar banding pasca putusan
Pengadilan setempat beberapa waktu lalu , yang dinilai tidak konsisten dan
tidak berpihak kepada masyarakat.
Meski sebelumnya upaya yang sama telah ditolak oleh pihak
pengadilan , namun pihak kuasa hukum dan warga tetap berupaya menempuh jalur
hukum , karena banyak regulasi dan hal pokok yang lolos dari pemeriksaan
majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.
Untuk itu M. Yunus selaku kuasa hukum warga menegaskan pihaknya
akan tetap melakukan upaya banding dan konsisten menggunakan hukum acara biasa
, mengingat perkara tersebut bukan hanya mengenai tuntutan ganti
rugi , namun mengenai hak masyarakat yang dikangkangi oleh pihak Panitia
Pembangunan JTTS.
“kami akan tetap mengajukan upaya banding , karena dalam hal ini
bukan hanya mengenai ganti rugi lahan saja , tapi banyak hal yang lolos tidak
melalui pemeriksaan majelis hakim , dimana kesemuanya merupakan kesalahan yang
di lakukan oleh tim apresial, dan merugi kanmasyarakat”pungkasnya”
Sementara menurut sunarto salah satu warga mengaku jika tempat
tinggalnya yang berada di atas lahan yang masuk dalam jalur tol ,tidak
mendapatkan ganti rugi meski telah bersertifikat sejak tahun 1989.
“rumah saya itu saya bangun tahun 89 , tapi kok kenapa dipeta panitia
pembangunan jalan tol rumah saya gak ada , malah katanya itu lahan kosong,
sertifikatnya saya ada , lengkap” keluh sunarto.
Menurut rencana, warga dari tiga kampung tersebut yakni Gunung
Sugih , Gunung Sari dan Seputih Jaya akan dikerahkan ke Pengadilan Negeri
Gunung Sugih , apabila upaya banding kali ini kembali ditolak oleh pihak
Pengadilan Negeri setempat.(sly)
0 komentar: