BANDARLAMPUNG
: Pemerintah Provinsi Lampung berhasil menurunkan trend kasus gizi buruk dari
136 kasus menjadi 94 kasus di Tahun 2016. Kedepan untuk meningkatkan capaian
kinerjanya, Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan kerjasama
dengan UNDP ( United National Development Programme) atau Badan Program
Pembangunan PBB dalam pendampingan pelaksanaan program "Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/Sustainaible Development Goals" (SDGs) dan sosialisasi di
tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Dalam
arahan Kepala Bappeda Taufik Hidayat dalam Rapat Sosialisasi Dokumen Rencana
Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Tahun 2015-2019 di Provinsi Lampung, yang
dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Lampung, Selasa (18/07/2017), mengatakan
pelaksanaan program pangan dan gizi merupakan salah satu goals dalam pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yang
terdiri dari 4 Pilar, 17 Tujuan, 169 Target dan 240 Indikator.
Hal
ini sebagaimana Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan Nomor 59 Tahun 2017 yang telah ditandatangani oleh
Presiden RI pada tanggal 4 Juli 2017 lalu, dan akan dirilis secara Nasional
pada tanggal 2 Agustus 2017.
Taufik
mengatakan dalam implementasinya di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi
Lampung akan melakukan kerjasama dengan UNDP dan Penandatanganann MoUnya akan
dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2017.
"Beberapa
kabupaten/kota akan dijadikan pilot project dalam pendampingan UNDP, untuk itu
diharapkan setiap kabupaten/kota agar dapat membangun komitmen dan sinergitas
dalam rencana pembangunan daerah dengan melibatkan unsur legislatif,
stakeholder, akademisi, dunia usaha maupun filantropi", kata Taufik.
Taufik
menambahkan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung masih masuk dalam
potensi kerawanan pangan berdasarkan analisis ketersediaan pangan, akses
pangan, penyerapan dan pemanfaatan pangan serta kerentanan pangan, namun
demikian pihaknya mengatakan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di tahun
2016 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun 2015 dengan
penurunan trend kasus dari 136 kasus menjadi 94 kasus.
"Untuk
itu kedepan diharapkan intervensi dan penanganannya kedepan tidak hanya menjadi
tanggung jawab bidang kesehatan dan pangan saja, namun juga dari berbagai pihak
baik ditingkat pusat dan daerah serta meningkatkan peran Tim Koordinasi Pangan
dan Gizi Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing",
tambahnya.
Rapat
ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang
juga menyerahkan Laporan Capaian Kinerja Pangan dan Gizi Tahun 2016 serta
Progres Penyusunan Dokumen RAD PG dari masing-masing Kabupaten/Kota.(rilis)
0 komentar: