DPRD Provinsi Lampung menyampaikan dukungan atas pemberian asuransi bagi nelayan.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Hantoni Hasan, mengatakan pemberian asuransi bagi nelayan perlu dilakukan karena resiko pekerjaan nelayan terbilang berbahaya.
Program ini, kata dia penting karena apabila ada kecelakaan di tengah laut kerluarga yang ditinggal akan terjamin. Untuk itu, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan harus mendata nelayan agar cepat dalam pemberian asuransi ini.
“Kami juga belum tahu, apakah Lampung sudah dijalankan program ini. Kalau memang belum, Dinas Keluatan baik provinsi dan kabupaten/kota harus mendata nelayan untuk menerima asuransi ini,” kata Hantoni.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Asuransi ini tertuang dalam Permen Nomor 2 tahun 2017 tentang Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mengatakan untuk asuransi yang disediakan oleh KKP preminya hanya sebesar Rp 175 ribu per tahun untuk satu ABK. Jika terjadi kematian maka keluarga sang korban akan mendapatkan santunan sebesar Rp 200 juta. Cacat tetap Rp100 juta dan biaya pengobatan Rp20 juta.
“Selain sebagai bentuk kehadiran negara, asuransi nelayan juga menjadi bentuk apresiasi pemerintah dengan memberikan hak-hak perlindungan bagi mereka", ungkapnya.
Dalam Permen tersebut mewajibkan perusahaan perikanan memberikan sertifikasi termasuk perlindungan kepada ABK seperti asuransi. Peraturan negara ABK itu semuanya harus diasuransikan. Tidak boleh ABK berangkat kalau tidak diasuransikan.
KKP juga mengalokasikan anggaran senilai Rp175 miliar untuk membayar premi asuransi untuk satu juta nelayan selama setahun pertama, atau turun dari anggaran semula Rp250 miliar. Karena kementerian telah menanggung seluruh premi sehingga nelayan tidak perlu membayar premi lagi.(r)
0 komentar: