ISC : Itu Perlu Nyali Besar

BANDARLAMPUNG : Aksi unjukrasa (unras) secara bergelombang beberapa minggu terakhir di Bandarlampung dan Tanggamus , bahkan sampai ke KPK-RI, terkait dugaan gratifikasi Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan mengindikasikan bahwa persoalan gratifikasi tersebut membuka tabir atau dugaan praktik pemulusan APBD itu sudah berlangsung di era sebelumnya.

“ Patut diduga praktik itu memang sudah dilakukan sebelumnya, namun susah untuk membuktikannya,” kata Direktur Indonesia Social Control (ISC) Lampung, Sofwan Rolie, Rabu (3/02).

Berbeda dengan apa yang dilakukan belasan anggota Dprd Tangggamus yang justru melaporkan dugaan gratifikasi itu kepada KPK. Menurut Sofwan, langkah anggota dewan itu patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen kuat untuk memberantas praktik KKN.

“ Butuh nyali besar  bagi mereka (dewan, red) untuk melangkah ke KPK. Namun saya yakin mereka siap dengan semua konsekwensinya,” tukas Sofwan.

ISC, kata Sofwan mendukung dan turut memantau proses hukum atas kasus tersebut. “ Kita dukung Dprd dan desak KPK segera periksa Bambang Kurniawan,” tandasnya.

Sebelumnya, sebanyak 13 anggota dprd Tanggamus masih berada di Jakarta terkait pemeriksaan lanjutan dalam perkara dugaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Tanggamus, Bambang Kuriniawan. Informasi pemeriksaan ini diungkapkan salah satu anggota yang turut diperiksa kepada sumber Medinas Lampung.

“ 13 anggota masih menjalani pemeriksaan di KPK,” ujar anggota yang enggan disebut nama itu kepada Medinas Lampung, kemarin.

Pemeriksaan pada Rabu besok (hari ini, red), merupakan pemeriksaan terakhir terhadap 13 anggota Dprd Tanggamus.” Ya besok kita terakhir diperiksa penyidik KPK, kemungkinan setelah kami baru Bambang diperiksa, dan kami berharap seperti itu” kata dia.

Sebelumnya, puluhan elemen warga Tanggamus diantaranya, Laskar Merah Putih, Toko Adat Tanggamus, Batang Hari Sembilan, IPL Tanggamus, Toko Masyarakat Tanggamus, dan gabungan Mahasiswa Tanggamus, melakukan unjukrasa (unras) di Kantor Kajari, Kantor Bupati dan Kantor Dewan, pada Senin pagi, (1/2/2016).

Massa pengunjukrasa meminta penegak hukum untuk segera menindak lanjuti semua kasus yang ada, yang dilakukan oleh Bupati Tanggamus, khususnya masalah dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Bambang Kurniawan selaku Bupati Tanggamus.

Perihal masalah penyuapan yang yang diduga untuk pemulusan anggaran APBD 2016 yang dilaporkan oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang nilainya berfariasi dari 30 juta hingga 65 juta rupiah. Berdasarkan barang bukti yang diserahkan oleh Anggota Dewan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berjumlah 525.000.000 juta rupiah.

Dalam indikasi yang kami pelajari secara terperinci kuat dugaan kami bahwa adanya indikasi tentang gratifikasi yang mengarah ke SUAP dan indikasi yang mengarah ke tindak pidana Korupsi, kata Rizal Umar saat berorasi di Kantor Bupati dan Kantor Dewan Tanggamus.

 Rizal juga mengatakan, dalam rangka mendukung perjuangan para anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang dalam hal ini melaporkan adanya kasus gratifikasi tersebut yang menjurus ke suap kepada pihak KPK, maka pihaknya mendukung sepenuhnya langkah anggota DPRD tersebut secara penuh. 

“ Serta dapat ditindak lanjuti secara hukum, cepat, sigap dan transparan, karena kasus tersebut berkaitan dengan situasi pembangunan dan tata kelola pemerintah,” katanya.

Massa orasi juga menghimbau agar anggota Dprd untuk tidak takut dengan adanya lobi-lobi dan intimidasi-intimidasi yang terjadi, Pihaknya kata Rizal, mewakili Masyarakat Tanggamus umumnya akan terus memantau dan ikut partisipasi  dalam perjalanan proses tersebut.

Dalam proses ini sangat riskan dapat menggangu dan menimbulkan berbagai dampak permasalahan diantaranya;

1. Jalannya Roda Pemerintahan Yang Cendrung Jalan Ditempat.
2. Peroses Pembangunan Yang Terhambat.
3. Proses Birokrasi Morat-Marit dengan terjadinya Roling Meroling.
4. Perpecahan Yang Terjadi Ditubuh Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus.
5. Konflik Fungsional dan Horizontal Yang Merupakan Bola Panas Ditengah Masyarakat Yang mana Para Anggota Dewan yang Melapor Mempunyai Keluarga serta.
7. Dikhawatirkan Masalah Tersebut Menjadi Bias Dan Cendrung Menghilangkan Barang Bukti.
8. Korupsi Di Tanggamus Sudah Bagaikan Gunung Es Salah Satunya Setoran Proyek Mencapai 20% Yang Sudah Jadi Rahasia Umum.
9. Pemerintah Jangan Hanya Sibuk Dengan Masalah Narkoba Dan Teroris Masalah Ini Pun Dapat Berdampak Sama.

Dengan gerakan ini merupakan dukungan penuh kami secara moril terhadap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang melaporkan kasus tersebut kepada KPK serta kepada Anggota Dewan yang menerima Uang Suap tetapi tidak ikut melaporkan perihal Uang tersebut agar sekiranya terbuka pikirannya agar turut serta membantu perjuangan tersebut dan melaporkannya kepada pihak KPK atas Uang yang diterima tersebut.

Lanjut, Rizal, kami Laskar Merah Putih bersama Elemen yang ada di Kabupaten Tamggamus selaku Masyarakat Tanggamus tidak tinggal diam atas masalah tersebut karena laporan para anggota dewan tersebut merupakan sejarah terobosan yang patut diacungi Jempol dan sudah sewajarnya didukung penuh oleh seluruh Masyarakat Tanggamus guna menjadi Kabupaten yang terbebas dari Korupsi.

Selain dari pada itu kamji dan segenap elemen Masyarakat Tanggamus yang ada akan terus mengawal proses hukum yang saat ini dipegang oleh KPK hingga kasus ini tuntas secara terang benerang.

Selain itu kami melihat dalam proses hukum ini agar berjalan dengan lancar dan tranparan agar sekiranya Bambang Kurniawan Selaku Bupati Tanggamus Turun dari Jabatannya, Tegas Rizal.(r)

SHARE THIS