Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam menjelaskan, agenda pemilihan ketua RT sebenarnya tidak memiliki peraturan yang mengikat. Sepanjang para calon dan warga sepakat atas mekanisme dan syarat tertentu, menurut dia, pemilihan bisa berjalan.
"Panpel (panitia pelaksana) pemilihan ketua RT jangan memberatkan warga atau calon ketua RT. Dari pemkot, memang tidak membiayai. Jadi, semuanya hasil musyawarah masyarakat, dan jangan sampai bergejolak," katanya, Minggu (8/7).
Pemkot mengingatkan agar panitia pelaksana maupun pihak kelurahan tidak menjadikan ajang pemilihan ketua RT sebagai ladang bisnis untuk memperkaya diri.
"Memang semuanya itu ada biayanya. Tapi, jangan besar dan harus terjangkau," ujar Badri.
Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung Dedi Hermawan menjelaskan, ajang pemilihan ketua RT memerlukan kepanitiaan dan fasilitas. Akan tetapi, kata dia, keperluan tersebut jangan lantas memberatkan calon ketua RT itu sendiri.
"Memang tidak ada aturan yang mengikat untuk pemilihan ketua RT. Terpenting dan yang utama, musyawarah mufakat semua pihak, sehingga tidak terjadi gejolak," ujar Dedi. "Termasuk peruntukannya (biaya), semuanya harus transparan. Dan, kebijakannya harus sesederhana mungkin," imbuhnya.
Dalam proses pendaftaran calon ketua RT di Kemiling Permai yang totalnya 45 RT, pihak kelurahan memungut biaya sebesar Rp 300 ribu per orang. Kebijakan yang tertuang dalam surat edaran lurah itu pun menuai penolakan beberapa bakal calon ketua RT.(ton)
0 komentar: