Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama di Hotel Novotel Bandar Lampung, Selasa (16/10/18), usai pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) terkait pembangunan Dry Port Way Kanan.
Dalam berita acara tersebut, para pihak sepakat mendukung percepatan pembangunan Dry Port Way Kanan yang terkoneksi dan terintegrasi dengan Pelabuhan Panjang.
Kesepakatan ini akan dilanjutkan dengan pembentukan kelembagaan untuk mempercepat pembangunan dengan Tim Sekretariat di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Tim ini secara konsisten dan terus menerus berupaya untuk mewujudkan terealisasinya pembangunan Dry Port Way Kanan sampai selesai.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang disampaikan oleh Plt. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat diungkapkan bahwa dengan terbukanya konektivitas melalui Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) akan berdampak bagi pengembangan kawasan industri maupun kawasan pariwisata. Pembangunan sektor industri diyakini akan mampu memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Pengembangan dry port Way Kanan akan mendukung kemajuan kawasan industri. Khususnya kawasan industri yg terdekat yaitu kawasan industri Way Kanan. Disamping tentu saja dapat meningkatkan konektivitas wilayah, mengurangi bebeban jalan, serta mampu mengakomodir kebutuhan angkutan barang/komoditas eksport lampung,” ujar Taufik.
Taufik juga menegaskan sinergitas pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan dalam rangka percepatan realisasi pembangunan Dry Port Way Kanan ini. “Melalui FGD ini diharapkan dapat menghasilkan pokok-pokok permasalahan dan upaya penyelesaiannya bagi pengembangan Dry Port di Kabupaten Way Kanan,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Qudrotul Ikhwan menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan FGD tersebut yakni adanya MOU antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT Pelindo dan juga ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT KAI.
Ikhwan menjelaskan tujuan FGD tersebut untuk meningkatkan sinergitas antara pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembangunan Dry Port. “Untuk meningkatkan sinergitas antar komponen, antar instansi, antar lembaga yang ada khususnya untuk lebih memajukan pembangunan di Provinsi Lampung yang kita cintai ini,” ujarnya. (*)
0 komentar: