Lihat saja. Pada tahun 2017, nilai ekspor rajungan Lampung mencapai Rp500 miliar. Atas pencapaian tersebut, bumi ruwa jurai tercatat berkontribusi sekitar 12 persen dari produksi rajungan nasional.
Untuk diketahui, saat ini ada lebih dari empat ribu nelayan rajungan, 40 miniplat (UMKM/usaha mikro, kecil, dan menengah), dan lima unit pengelolaan ikan (UPI).
”Tenaga kerja di masing-masing UPI di atas 1000 orang,” papar Perwakilan Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL), M. Kahazali Harahap.
Ia mengungkapkan hal itu dalam audiensi Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB) Pesisir Timur Provinsi Lampung di Ruang Kerja Gubernur, Senin (27/8/2018).
Hadir Direktur Starling Resources, Noah Greenberg dan pimpinan Enviromental Defense Fund (EDP) Indonesia, Emilia Litsinger.
Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, dalam kesempatan itu menegaskan pemprov terus berupaya agar program pengembangan rajungan memiliki multiplier effect bagi masyarakat. Tujuannya sudah barang tentu untuk meningkatkan taraf hidup nelayan.
”Utamakan program padat karya, sebanyak mungkin melibatkan nelayan. Jangan sampai penggunaan teknologi malah menghilangkan kesempatan masyarakat, terutama nelayan untuk bekerja dan sejahtera," ujar Ridho.
Dia juga mendorong implementasi dari rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan pesisir timur Lampung. Termasuk mempersiapkan kerangka kelembagaan pengelola perikanan rajungan Lampung.
”Kita menjaga sustainability (keberlanjutan) pengelolaan perikanan rajungan. Ini harus segera diimplementasikan. Kita harus buat proses pengolahan perikanan rajungan dari hulu hingga ke hilir yang diolah di Lampung,” tandasnya.
Kepala Dinas Perindustrian Lampung, Toni L Tobing, menambahkan Pemprov Lampung akan berupaya menjadikan rajungan sebagai komoditas prioritas dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah).
”Sehingga dukungan terhadap sektor perikanan rajungan dapat ditingkatkan baik dari segi pengelolaan maupun anggaran,” janjinya. (*)
0 komentar: