BANDARLAMPUNG : Pimpinan DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi
dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kanwil Lampung terkait
permasalahan konflik tanah HGU oleh perusahaan yang ada di Lampung dan
reformasi agraria sertifikat tanah.
Dalam rapat tersebut Pimpinan DPRD provinsi Lampung Ketua Dedi Aprizal dan Wakil Ketua Pattimura , Ismet Roni dan Johan Sulaiman melakukan diskusi awal terkait masalah pertanahan salah satunya konflik HGU perusahaan di PT. Sugar Group Compeni (SGC) sebab HGU yang digunakan kemilikan yang bersinggungan dengan masyarakat dan bagimana solusinya bisa di atasi.
"Kita lihat permasalahannya dan kita cari solusinya. Kasian warga disana tanah dirapas oleh perusahaan tersebut," kata dia, Rabu (19/7/2017).
Seluruh Pimpinan DPRD Lampung mengatakan pertemuan ini adalah merupakan rapat koordinasi antara DPRD Provinsi Lampung dengan Kepala BPN Lampung secara umum harus mendapatkan gambaran bagaimana solusinya mengatasi hal tersebut khususnya terkait konflik agraria yang ada di Tulang Bawang terkait HGU.
"Kita selaku dewan pengawas tingkat Provinsi ingin mengetahui HGU tersebut apakah sudah sesuai mekanismenya, kami ingin tahu seperti apa konflik agragia disana dan kami sedang ingin mendapatkan informasi dan masukan dari masyarakat sebanyak banyaknya, dan kami ingin tahu peta HGU seperti apa dan jangan ini menjadi permasalahan cukup panjang," kata dia.
Maka dari itu, dirinya memanggil BPN melakukan diskusi dan meminta masukan ingin tau peta HGU seperti apa,sehingga kami dapat melakukan tindak lanjut dan akan menyesaikan konflik tersebut.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Iing Sarkim mengatakan menyangkut masalah warga dan perusahaan soal konflik HGU , pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dewan dan kita akan mencari solusinya terbaiknya bagaimana.
Selain itu, Iing juga menjelaskan program pemerintah soal reformasi agraria yang memberikan legalisasi aset yaitu memberikan kepemilikan hak tanah terhadap masyarakat untuk akses terhadap perbankan atau akses reformasi karena masyarakat bila akan meminjam ke bank ditanyakan jaminan sertifikat .
Sehingga program pemerintah untuk mensertifikatkan tanah masyarakat sejumlah 208.167 bidang se-wilayah Lampung yang mana paling banyak di Kabupaten Lampung Selatan,karena Bupatinya Zainudin Hasan sangat respon dan mendukung serta mensukseskan pelaksanaan sertifikat tersebut , sudah sangat siap posko posko dan jumlah sertifikat juga sudah didistribusikan ke masing masing kabupaten. (r)
0 komentar: