Bandar Lampung : Ketua Komisi I DPRD provinsi Lampung, Ririn Kuswantari menyampaikan aspirasi kepada penyelenggara pemilu yang sudah hadir dalam koordinasi persiapan pilgub.
“Koordinasi ini penting karena kami sebagai mitra perlu mengetahui seberapa jauh persiapan pilgub ini. Karena kami mempunyai tanggungjawab kepada parpol kami dan masyarakat untuk menjelaskan persiapan pilgub,” katanya di ruang komisi, Selasa (9/5/2017).
Politisi Partai Golkar ini juga menyarankan agar kedepan koordinasi dengan penyelenggara pemilu lebih intens lagi agar perhelatan pilgub dapat berjalan dengan sukses.
“Kedepan bukan hanya KPU dan Bawaslu yang hadir kesini, Komisi I mudah-mudahan dapat berkunjung kekantor penyelenggara,” ujarnya.
Sementara untuk anggaran Pilgub Lampung yang diajukan KPU Rp 276 miliar dan Bawaslu Rp 138miliar belum dapat dipastikan apakah nanti akan dilakukan rasionalisasi atau tidak.
“Masalah rasionalisasi nanti nanti akan kita bahas kembali dengan eksekutif bersama legislatif, dan tentunya penyelenggara juga,” tegasnya.
Sementara Sekretaris Komisi I Bambang Suryadi menanyakan apakah honor penyelenggara ad hoc di Pilkada Tanggamus dan Lampung Utara ditanggung APBD Provinsi.
“Selain Pilgub, Lampung juga akan menggelar Pilkada Tanggamus dan Lampung Utara, apakah KPU Lampung juga yang membayar honor penyelenggara ad hoc," tandasnya.
Terpisah, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono memaparkan rancangan anggaran Pilgub Lampung 2018 sejumlah Rp 276 Miliar. Dari anggaran yang diajukan, anggaran paling besar ada di post anggaran honor penyelenggara ad hoc senilai Rp 120 miliar.
“Dan memang anggaran untuk membayar honor penyelenggara ad hoc seperti PPK dan PPS menghabiskan separuh anggaran yang diajukan. Setelah itu anggaran logistik, sosialisasi, dan bimtek,” katanya saat hearing dengan Komisi I DPRD provinsi Lampung. (r)
0 komentar: