Bandar Lampung : Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal, menyayangkan sikap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dinilai transparan.
Menurut Politikus dari PDIP tersebut, pihak PUPR semestinya bisa bersikap kooperatif dalam mewujudkan sinergitas kepada DPRD, serta pihak-pihak terkait dalam memajukan pembangunan di Provinsi Lampung.
Menurutnya, fungsi dewan sebagai pengawasan harus sinergitas dalam upaya memajukan Provinsi Lampung.
“Sebenarnya setiap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) setiap kali pembahasan kita selalu tegur, bahkan kita minta black list itu pihak ketiga yang apabila kerjaannya tidak bagus,” katanya.
Dedi menambahkan, apabila komisi IVdan pihak terkait kesulitan komunikasi dengan Dinas PUPR, pihaknya akan menegur melalui gubernur.
“Apabila ada kesulitan, kita akan tegus melalui gubernur, karena setiap undangan itu undangan lembaga loh, bukan undangan komisi yang saya tandatangi pada umunya, apabila tidak hadir artinya mereka tidak menghargai maksud tujuan dari lembaga itu,” ungkapnya.
Menurutnya, sikap yang dilakukan oleh Dinas PUPR tidak menunjukan sikap santun terhadap pihak terkait, jangan sampai mempengaruhi fungsi pengawasan dewan.
“Karena lembaga ini fungsi pengawasan, apabila mereka tidak hadir, ya kita lihat apa alasannya nanti, jangan sampai ini menghambat fungsi pengawasan dewan,” tegasnya.(r)
0 komentar: