BANDARLAMPUNG : Kisruh persoalan
pemadaman listrik oleh PLN Wilayah Provinsi Lampung memantik pernyataan keras
dari warga beberapa hari terakhir. Bukan hanya soal biaya membengkak saat penagihan,
namun dampak lain seperti kerusakan elektronik juga dialami warga.
Kondisi ini juga disikapi elemen
masyarakat bahwa listrik merupakan kebutuhan yang bisa dibilang nomor satu dan
sangat vital menunjang aktifitas.
" Sudah tahu kebutuhan listrik
adalah kebutuhan yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak harusnya
perencanaan pengadaan alat tersebut harus benar-benar memiliki mutu yang
baik," kata Ginda Ansori dalam rilisnya kepada journallampung.com, Rabu
(16/) malam.
Ginda juga menyoroti kebijakan pihak PLN
Lampung yang menggunakan mesin pembangkit listrik asal negara China. Ada kesan
bahwa pihak PLN Lampung seperti memaksakan pemakaian mesin yang tak semsetinya
digunakan itu.
" Kalau seandainya kualitas China
diragukan, mengapa perencanaannya harus memaksakan produk ini?. Khan masih ada
produk negara lain yang mumpuni," tukas dosen Poltekes Tanjungkarang
ini.
Dia menambahkan, soal listrik tidak boleh
dibuat main-main, karena menyangkut keselamatan orang banyak. Masalah byarpet
atau mati mungkin tak dipersoalkan secara serius, namun seandainya alat dan
pembangkitnya yang meledak bagaimana...?
Sebagai bagian dari Lembaga Perlindungan
Konsumen Lampung, KPKAD kata Ginda, menyampaikan keprihatinan yang mendalam
atas sering byarpetnya listrik di sai bumi ruwa jurai. Pihaknya menghimbau PLN
agar tidak membiasakan hemat menggunakan barang second atau barang kualitas
yang meragukan karena imbasnya dapat saja merugikan masyarakat banyak.
" Pihak adi karya dan PLN harus
bertanggungjawab terhadap situasi darurat listrik di lampung.KPKAD juga
mendesak agar pihak_pihak yang berkompeten seperti KPK, Kejaksaan Agung dan
Kapolri untuk mulai melakukan penyelidikan terhadap pengadaan alat-alat pembangkit listrik
tersebut.(r)
